Pemerintahan Trump akan membentuk Komite Spesies Terancam Punah – yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai “Pasukan Dewa” – untuk pertama kalinya dalam tiga dekade. Panel tersebut, yang mempunyai wewenang untuk mengesampingkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Spesies Terancam Punah (Endangered Species Act), akan bertemu pada tanggal 31 Maret untuk mempertimbangkan pengecualian untuk eksplorasi minyak dan gas di Teluk Meksiko.
Kekuatan untuk Mengesampingkan
Komite Spesies Terancam Punah adalah badan federal tingkat tinggi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Spesies Terancam Punah. Badan ini didirikan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, namun fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan proyek-proyek yang melanggar hukum dapat dilanjutkan. Kekuasaan komite ini jarang digunakan, sehingga pertemuan ini merupakan peningkatan signifikan dalam upaya deregulasi.
Mengapa Ini Penting: Paus Beras
Keputusan pemerintah ini diambil ketika paus Rice yang terancam punah menghadapi ancaman dari meningkatnya aktivitas industri di satu-satunya habitatnya: Teluk Meksiko. Perkiraan federal menunjukkan bahwa kurang dari 50 individu yang tersisa di alam liar, menjadikannya salah satu mamalia laut paling terancam punah di Bumi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah bersedia mengorbankan pelestarian spesies demi pengembangan energi.
Transparansi Terbatas
Rincian seputar pertemuan tersebut masih langka. Pemberitahuan resmi dari Menteri Dalam Negeri Doug Burgum hanya menyatakan bahwa komite akan membahas pengecualian terkait operasi minyak dan gas. Departemen Dalam Negeri menolak memberikan klarifikasi lebih lanjut ketika ditanyai, hanya mengulangi informasi yang dipublikasikan. Kurangnya transparansi menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana bukti ilmiah akan mempengaruhi keputusan komite.
Kembali ke Deregulasi
Presiden Trump dilaporkan telah berupaya untuk mengumpulkan kembali Pasukan Dewa sejak kembali menjabat tahun lalu, yang menandakan adanya dorongan baru untuk deregulasi. Hal ini menunjukkan adanya strategi yang lebih luas untuk mempercepat proyek-proyek energi dengan mengabaikan upaya perlindungan lingkungan. Langkah ini menggarisbawahi ketegangan antara pembangunan ekonomi dan upaya konservasi, dan menyoroti kesediaan pemerintah untuk memprioritaskan ekstraksi sumber daya dibandingkan perlindungan spesies.
Keputusan komite ini akan menjadi preseden bagi pengecualian di masa depan, yang berpotensi melemahkan Undang-Undang Spesies Terancam Punah (Endangered Species Act) dan mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati di habitat-habitat kritis. Hasil dari pertemuan ini dapat mempunyai konsekuensi yang luas terhadap kebijakan lingkungan dan kelangsungan hidup spesies di Teluk Meksiko.
